Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk yang kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai Kabupaten peduli H

Berita Terkait

• Pemerintah Prov. Sulawesi Utara laksanakan penyuluhan hukum terpadu di Kab. Kep. Sangihe0

Berita Populer

• Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Terkait Pengelolaan Single Portal Peraturan Perun
• Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk yang kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai Kabupaten peduli H
• Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk yang Keempat Kalinya mendapat penghargaan sebagai Kabupaten peduli
• Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019 yan
• Presiden Ir.Joko Widodo bersama Bupati Kepulauan Sangihe Jabes E. Gaghana, SE, ME
• Bagian Hukum Setda Kab. Kepl. Sangihe mendapat penghargaan Pengelola JDIH Terbaik I
• Rapat Identifikasi Perda dan Perkada tindak lanjut UU Cipta Kerja
• Pembahasan 4 Ranperbup terkait SOTK
• Pemerintah Daerah Kab. Kepl. Sangihe Menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM
• Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut Mengadakan Rapat Konsultasi dan Koordinasi Pelayanan

Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk yang kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM atas upayanya dalam Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM di daerah.

Penghargaan diserahkan Langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly kepada Pj. Bupati Kepulauan Sangihe Drs. John H. Palandung, Msi di Gedung Negara Grahadi Surabaya Jawa Timur pada acara peringatan hari HAM Sedunia Ke-68 tahun 2016. (8/12/16)

Dari  228 Kab/Kota yang menerima penghargaan Peduli HAM 2015, Kabupaten kepulauan Sangihe adalah salah satu diantarannya, dan penghargaan ini untuk kedua kalinya yang pertama kabupaten Peduli HAM Tahun 2014.

Adapun yang menjadi indikator penilaian atas pemberian penghargaan dimaksud meliputi Hak Hidup, Hak Mengembangkan diri, Hak atas Kesejahteraan, Hak atas rasa aman, dan Hak perempuan sebagaimana yang diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 11 tahun 2013 dan perubahannya nomor 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota peduli HAM.

Untuk tahun 2017 penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM akan mengalami perubahan dan menggunakan mekanisme penilaian baru sebagaimana yang diatur dalam PERMENKUM HAM Nomor 34 tahun 2016 tentang Kabupaten/Kota peduli HAM, yang meliputi 7 (tujuh) Kelompok Hak dengan Indikator Struktur, Proses dan Hasil. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dalam Sambutannya Menyampaikan Peringatan hari HAM Sedunia Ke-68 ini tidak dilihat hanya sekedar peringatan semata namun juga sebagai waktu dimana kita dapat mengevaluasi dan menilai kinerja HAM di Indonesia, memperkuat solidaritas dan motivasi untuk mencapai masa depan HAM yang lebih baik, meningkatnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat, segenap aparat penegak hukum, serta segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya di bidang pemenuhan HAM.